Fibingunp – JAKARTA – Ekonom lalu Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat membeberkan, setidaknya ada 6 alasan kenapa memberikan jaminan kebugaran bagi mantan menteri serta keluarganya, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara ( APBN ) harus dibatalkan.
Menurutnya, kebijakan yang digunakan diatur di Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024, tidak ada adil kemudian harus dibatalkan. Kebijakan ini terang Achamd, mencerminkan ketidakadilan di alokasi anggaran, menambah beban pada APBN, melanggar prinsip keadilan sosial, dan juga berisiko terhadap transparansi serta akuntabilitas.
“Di pada waktu warga luas menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, bukanlah elit politik. Kebijakan ini sebaiknya ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan untuk melakukan konfirmasi bahwa anggaran negara digunakan secara lebih besar adil serta efisien,” paparnya di dalam Jakarta, Hari Jumat (18/10/2024).
Berikut 6 alasan kenapa memberikan jaminan kondisi tubuh bagi mantan menteri harus dibatalkan:
1. Ketidakadilan pada Alokasi Anggaran
Salah satu argumen utama melawan kebijakan ini adalah ketidakadilan di alokasi anggaran. Para menteri adalah bagian dari kelompok elit yang digunakan selama masa jabatannya telah lama menerima berbagai tunjangan kemudian sarana negara, termasuk asuransi kemampuan fisik yang dimaksud baik.
Sementara itu, mayoritas warga Indonesia, khususnya golongan menengah ke bawah, seringkali kesulitan mengakses layanan kebugaran yang tersebut layak.
“Menetapkan kebijakan yang dimaksud mengalokasikan sumber daya negara untuk mantan pejabat yang digunakan telah berada di sikap dunia usaha yang digunakan kuat, ketika banyak rakyat yang dimaksud membutuhkan perhatian kemampuan fisik dasar, adalah kebijakan yang tidaklah seimbang,” paparnya.
Menurutnya, pemerintahan harus mengutamakan alokasi anggaran untuk keperluan mendesak publik yang mana lebih lanjut luas, seperti meningkatkan pelayanan kebugaran dalam daerah-daerah terpencil, memperluas cakupan kegiatan Garansi Kesejahteraan Nasional (JKN), atau mengempiskan bilangan kematian ibu serta anak.
Mengalihkan sumber daya masyarakat yang tersebut terbatas untuk mantan pejabat menciptakan jurang ketimpangan antara publik serta elit yang justru seharusnya bertanggung jawab melawan pelayanan umum yang tersebut lebih banyak adil.
2. Beban Berlebihan pada APBN
Ia juga menyoroti, ketika kondisi ekonomi yang tersebut rentan, di tempat mana anggaran negara telah terbebani oleh berbagai inisiatif sosial juga infrastruktur, menambahkan beban baru seperti jaminan kemampuan fisik bagi mantan menteri sangat tiada bijaksana.
“APBN sudah ada menghadapi tantangan besar pada mendanai berbagai inisiatif publik, termasuk subsidi energi, bantuan sosial, pendidikan, dan juga kondisi tubuh untuk penduduk luas,” ungkapnua.
Meningkatkan belanja negara melalui program-program seperti ini cuma akan memperburuk defisit anggaran lalu memperbesar beban utang publik. Dalam jangka panjang, pembengkakan utang yang tersebut berkelanjutan akibat pengeluaran yang digunakan tiada esensial ini dapat menempatkan kegiatan ekonomi Indonesia pada risiko lebih banyak besar, dengan implikasi bahwa generasi mendatang yang dimaksud akan menanggung beban utang tersebut.
3. Pengabaian Prinsip Keadilan Sosial
Dalam konteks kebijakan publik, keadilan sosial adalah prinsip fundamental yang tersebut seharusnya dijunjung tinggi. Kebijakan yang tersebut memberikan jaminan kemampuan fisik gratis terhadap mantan menteri dan juga keluarganya melanggar prinsip ini lantaran memberikan keuntungan yang tidak ada adil untuk kelompok yang tersebut sudah ada sangat diuntungkan selama masa jabatan mereka. Mantan menteri, dengan penghasilan serta tunjangan tinggi selama mereka bertugas, sangat kemungkinan besar memiliki kemampuan finansial untuk membiayai sendiri keperluan kondisi tubuh merekan tanpa harus bergantung pada APBN.
