Fibingunp – JAKARTA – Indonesia saat ini berada di tempat urutan ke-5 terendah pada hal Upah Minimum Lokal (UMR) di dalam kawasan Asia Tenggara, sebuah sikap yang tersebut mencerminkan rendahnya standar upah di tempat negara ini dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Berbanding terbalik, Indonesia mencatatkan Pajak Pertambahan Skor ( PPN ) tergolong tinggi dalam kawasan ini sebesar 11% juga direncanakan naik tahun depan menjadi 12%.
Tertinggal Dibandingkan Negara Tetangga
Meskipun Indonesia mempunyai dunia usaha terbesar di dalam Asia Tenggara, tingkat upah di area negara ini masih jarak jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Berdasarkan data terbaru, Indonesia berada di tempat urutan ke-5 terendah untuk UMR di area kawasan Asia Tenggara.
Negara-negara yang mana mempunyai upah lebih banyak tinggi termasuk Singapura miliki UMR lebih tinggi dari USD1.000 per bulan atau sekitar Rp15 juta, sementara di dalam Indonesia, walaupun bervariasi antar provinsi masih berada pada kisaran yang dimaksud sangat lebih lanjut rendah, dengan rata-rata Rp2-Rp5 juta.
Fenomena ini memperlihatkan ketimpangan di distribusi kesejahteraan pada Indonesia, yang tersebut semakin memperburuk tantangan kemiskinan kemudian ketidaksetaraan sosial. Banyak pekerja Indonesia, khususnya pada sektor informal masih berjuang untuk memenuhi keinginan dasar mereka walau negara mencatatkan pertumbuhan kegiatan ekonomi positif.
Beban Pajak yang mana Berat bagi Konsumen
Selain hambatan UMR, Indonesia juga menghadapi tantangan di hal pajak. Sejak diberlakukan pada 1 April 2022, PPN sebesar 11% dalam Indonesia menjadi salah satu yang dimaksud tertinggi pada Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, negara-negara tetangga seperti Tanah Melayu lalu Thailand masih menerapkan tarif PPN yang digunakan lebih tinggi rendah sekitar 6-7%.
Meskipun rencana kebijakan PPN 12% bertujuan meningkatkan penerimaan negara dan juga membiayai pembangunan, sejumlah pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, teristimewa kalangan berpenghasilan rendah. Pengembangan tarif PPN berpotensi menambah beban konsumen yang digunakan sudah ada terbebani dengan pemuaian yang mana tinggi lalu ketidakpastian sektor ekonomi global.
Pemerintah Indonesia, di menghadapi kedua tantangan ini, harus menyeimbangkan antara keperluan untuk meningkatkan penerimaan negara dan juga memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kenaikan PPN, misalnya, meskipun diharapkan mampu memberikan sumbangan signifikan terhadap anggaran negara, juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya merek yang berada di area bawah garis kemiskinan.
