Ibukota Indonesia – Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesi (LPAI) Seto Mulyadi atau Kak Seto menyatakan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk didengar atau hak berpartisipasi di pembahasan Kajian Perkuatan Regulasi Perlindungan Anak di dalam Ruang Digital.
Hak didengar atau hak berpartisipasi ini merupakan sebuah langkah mendengarkan pengumuman anak, untuk sanggup menentukan usia berapa yang digunakan tepat bagi merekan mendapatkan perlindungan.
"Intinya adalah anak juga ingin menyampaikan pendapatnya mengenai hambatan proteksi anak ke bumi digital ini," ujar Kak Seto di dalam kantor Kementerian Komunikasi dan juga Digital, Jakarta, Kamis.
Hal-hal yang dimaksud juga dibahas pada kajian penguatan regulasi pengamanan anak pada ruang digital salah satunya adalah ketentuan usia berapa anak harus dikenakan aturan pembatasan yang digunakan tegas.
Kak Seto menyatakan ada beberapa pihak yang dimaksud mengajukan batasan usia, antara lain usia 13 tahun, 15 tahun, 17 tahun hingga 18 tahun. Hingga ketika ini, belum diputuskan minimal usia berapa yang dapat dikenakan batasan.
Salah satu bahasan yang tersebut berubah jadi cukup kompleks pada pembahasan regulasi itu adalah bermacam sistem budaya, juga adat istiadat pada anak ke bermacam wilayah Indonesia.
Kemudian, Kak Seto juga mengapresiasi Kemkomdigi di merealisasikan mimpi LPAI untuk penguatan regulasi proteksi anak ke ruang digital. Sebab ada beberapa dampak negatif media sosial terhadap anak yang digunakan ditemukan seperti kebur dari rumah hingga bunuh diri.
"Jadi kami apresiasi sekali," kata Kak Seto.
Artikel ini disadur dari Kak Seto sebut anak perlu didengar soal perlindungan di ruang digital
