Fibingunp – JAKARTA – Lembaga riset Trust Indonesia bereaksi melawan pernyataan Ketua Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang dimaksud akurat.
Direktur Investigasi Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik jikalau Luhut menginginkan data yang merekam pendapat umum terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia miliki segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru menanti waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik rakyat serta Trust Indonesia melawan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pak Luhut siapkan semata waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut perihal data,” ujar Fadhli, Selasa (1/4/2025).
Mantan aktivis peserta didik ini justru mengajukan permohonan Luhut tidaklah bersikap reaksioner melawan kritik yang digunakan dilontarkan sejumlah pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang tersebut berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang tersebut tepat serta baik bagi publik.
“Kami justru mengawasi Pak Luhut yang mana seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang digunakan disampaikan publik. Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi juga bermanfaat bagi kebijakan rakyat yang tersebut tepat sasaran,” kata Fadhli.
Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan lalu ketidaksetujuan para pakar terhadap beberapa jumlah isu-isu nasional. Isu yang dimaksud seperti 75,5 persen para pakar tak setuju dengan Revisi UU TNI yang menempatkan Kementerian/Lembaga dapat diisi anggota TNI aktif, 77,2 persen para pakar menilai inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) tidaklah tepat sasaran, dan juga 80,7 persen para pakar menyampaikan alokasi anggaran hasil efisiensi tak tepat sasaran.
“Ketidakpuasan rakyat yang disebutkan juga ditunjukkan pada kegiatan unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, serta Revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan kemudian keraguan responden yang mana tinggi menunjukkan bahwa program-program yang dimaksud ke depan harus mendapat evaluasi serta pengawasan komprehensif,” ungkap Fadhli.
