Fibingunp – JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang mana telah dilakukan disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang disebutkan melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang mana baru disahkan memunculkan banyak pertanyaan. Apakah benar-benar mengakibatkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI juga kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang digunakan kuat, profesional, dan juga fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan serta kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang tersebut mampu mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies pada cuitannya di tempat X dikutip, Mingguan (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang digunakan menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, rakyat sulit mengakses draf akhir RUU TNI lalu minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana menjamin hasilnya benar-benar baik bagi negara serta utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan menguatkan TNI, kata Anies, maka semua elemen publik harus meyakinkan ada rambu-rambu hukum yang jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana menegaskan bahwa pembaharuan ini tiada akan menghadirkan dampak pada luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan permasalahan di dalam internal TNI? Salah satu tantangan besar dalam TNI adalah meritokrasi di jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat pemasaran akibat prestasi, tidak dikarenakan faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin meninjau TNI yang mana makin profesional, kuat, serta dihormati, baik pada pada negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang tersebut profesional kemudian berpihak pada rakyat. Maka justru oleh sebab itu itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan peperangan masuk serta terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman walau tak setuju dengan kebijakan pemerintah, terus-menerus mengupayakan kewenangan pemerintah yang dimaksud sah kemudian berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
