Fibingunp – JAKARTA – Kritik dan juga penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Bidang Kesehatan (Permenkes) masih terus bergulir dari berbagai pihak. Pasalnya, tembakau mempunyai peran penting di perekonomian daerah. Tembakau juga dinilai tidak semata-mata sebagai vegetasi musiman dengan nilai dunia usaha tinggi, tetapi juga memainkan konflik penting di ekosistem pertanian.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nanang Teguh Sembodo, mengatakan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes akan berdampak segera terhadap daya serap sektor terhadap tembakau lokal. Nanang mengingatkan bahwa tanpa dukungan dari industri, petani akan kesulitan berjualan tembakau mereka.
“Jika aturan ini diterapkan, kami khawatir perdagangan tembakau kami menurun. Ini adalah menyebabkan kami jadi resah,” katanya, diambil Mingguan (1/12/2024).
Menurutnya, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tak hanya saja membatasi daya jual, tetapi juga berpotensi menghurangi total tenaga kerja yang mana terlibat pada sektor tembakau. “Kebijakan ini diskriminatif akibat fokusnya belaka pada dampak kesehatan, tanpa mempertimbangkan implikasi ekonomi bagi petani,” paparnya.
Nanang juga mengemukakan pentingnya peran tembakau di perekonomian daerah. Pasalnya, tembakau merupakan flora satu musim yang tersebut mempunyai daya tarik sebab nilai jualnya tinggi. Di beberapa daerah, bahkan flora ini sanggup memutus siklus hama seperti kera juga tikus.
“Tembakau telah dilakukan menjadi bagian dari budaya serta identitas publik pedesaan, teristimewa dalam area seperti Temanggung, Boyolali, lalu Wonosobo, dalam mana sebagian besar petani sangat bergantung pada hasil panen tembakau,” imbuhnya.
Di sedang keterbatasan lahan yang tersebut tersedia, vegetasi tembakau miliki keunggulan strategis dibandingkan vegetasi lainnya. Hal ini yang menghasilkan Nanang miris. Sebab kondisi para petani tembakau masih terpencil dari ideal, teristimewa dengan minimnya dukungan kebijakan yang digunakan melindungi hak lalu kepentingan mereka. Banyak petani yang dimaksud merasa terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang digunakan tiada selaras dengan keperluan mereka.
Pengamat Kebijakan Publik, Dwijo Suyono, juga terlibat mengomentari keras Rancangan Permenkes terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam pandangannya, kebijakan ini berdampak buruk pada habitat tembakau nasional yang tersebut melibatkan jutaan petani. Rancangan Permenkes dinilai memuat kebijakan yang tersebut semakin menekan keberlangsungan bidang tembakau. Dwijo berpendapat bahwa aturan-aturan ini akan semakin menyulitkan petani tembakau yang digunakan selama ini telah terjadi berada di situasi yang digunakan rentan.
“Padahal, kebijakan masyarakat itu harusnya melibatkan proteksi bagi semua pelaku di tempat biosfer tersebut, mulai dai petani, pekerja, hingga pedagang. Namun, kenyataan yang digunakan ada menunjukkan bahwa pemerintah lebih lanjut banyak menekan sektor tembakau melalui berbagai aturan,” terangnya.
Dwijo juga menggarisbawahi banyaknya area yang mana belum miliki peraturan area terkait pengamanan petani tembakau. Ia pun menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan pusat dan juga area di mengatur sektor tembakau.
“Agar sektor ini masih berkelanjutan juga dapat terus berkontribusi pada perekonomian daerah, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan yang mana dapat melindungi bidang tembakau kemudian para pekerja pada dalamnya,” tutupnya.
