Jakarta – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan juga Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengirimkan proposal yang mana berisi konsep pembentukan Kementerian Haji serta Umrah terhadap presiden terpilih Prabowo Subianto.
“AMPHURI mengapresiasi apabila pemerintahan yang tersebut akan datang dalam bawah Prabowo Subianto ini betul-betul bisa saja merealisasikan terbentuknya Kementerian Haji lalu Umrah,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPHURI H. Firman M. Nur di keterangannya ke Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.
Firman dapat dipertanggungjawabkan pembentukan kementerian itu memproduksi pemerintah Negara Indonesia mempunyai lembaga yang dimaksud fokus mengomunikasikan dan juga berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi mengurusi haji dan juga umrah.
Dia mengemukakan pembentukan Kementerian Haji juga Umrah dapat menjadikan kedudukan pejabat yang mana mengurusi haji serta umrah ke Indonesi setara dengan Arab Saudi. Arab Saudi miliki Kementerian Haji dan juga Umrah sejak 1956.
“Kalau kita punya Menteri Haji serta Umrah, maka posisinya setara dengan Menteri Haji juga Umrah Arab Saudi. Diplomasi, negosiasi, lobi antarnegara berubah jadi enak,” tutur Firman.
Menurut dia, pembentukan Kementerian Haji juga Umrah bisa jadi memberi kegunaan besar dari sisi perekonomian untuk Indonesia. “Kami ingin juga sektor ibadah haji lalu umrah betul-betul memberikan kemanfaatan secara dunia usaha bagi kita yang mana ketika ini masih sangat terkesan semuanya kemanfaatan bagi Arab Saudi,” ucapnya.
Sebelumnya, usul mengenai pembentukan Kementerian Haji dan juga Umrah di dalam kabinet Prabowo disampaikan oleh beberapa jumlah pihak, satu di antaranya dari AMPHURI. Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, Zaky Zakaria Anshary, mengkaji keberadaan Kementerian Haji kemudian Umrah bernilai penting untuk mengempiskan beban Kemenag yang selama ini mengurus penyelenggaraan ibadah haji untuk jemaah Indonesia.
“Dengan adanya Kementerian Haji lalu Umrah, dapat mengempiskan beban Kementerian Agama yang tersebut selama ini sangat berat di dalam luar urusan haji juga umrah,” ucapannya pada Jumat, 4 Oktober 2024.
Zaky menyebutkan kompleksitas penyelenggaraan haji kemudian umrah dibuktikan dari banyaknya pihak yang dimaksud terlibat, seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Perlindungan Pengguna Nasional (BPKN), Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan juga pihak swasta.
“Di pihak swasta, ada perusahaan yang tersebut mempunyai izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan juga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Belum lagi pihak lain yang juga terlibat, seperti maskapai juga pemerintah Arab Saudi,” tutur Zaky.
Dia mengutarakan unsur lain yang tersebut dinilai sangat penting melatarbelakangi perlunya Kementerian Haji lalu Umrah adalah besarnya anggaran. Pada akhir September lalu, Komisi VIII DPR telah terjadi menyetujui usulan BPKH mengenai dana kelolaan haji sebesar Rupiah 188,86 triliun untuk 2025.
Selanjutnya, MUI memandang pembentukan Kementerian Haji juga Umrah penting…
- 1
- 2
- Selanjutnya
Artikel ini disadur dari AMPHURI Ajukan Konsep Kementerian Haji dan Umrah ke Prabowo: Memberi Manfaat Ekonomi
