Fibingunp – JAKARTA – Indonesia pada saat ini resmi menjadi anggota penuh BRICS , kelompok sektor ekonomi yang tersebut terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, kemudian Uni Emirat Arab. Keanggotaan Indonesia pada BRICS dinilai dapat memperluas pengaruh Indonesia di area dunia internasional.
Brasil selaku Ketua BRICS 2025 telah dilakukan mengumumkan keanggotaan penuh Indonesia pada organisasi tersebut, sebagaimana diambil dari situs resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Langkah strategis ini menempatkan Indonesia di aliansi global yang menguasai sekitar 30% dari Ekonomi Nasional dunia juga melibatkan lebih banyak dari 3,5 miliar populasi global.
Keanggotaan ini diharapkan dapat menguatkan peran Indonesia pada reformasi tata kelola dunia usaha global sekaligus membuka prospek baru pada sektor perdagangan dan juga investasi.
Direktur eLaw Institute Eko Prastowo menilai, keanggotaan Indonesia di dalam BRICS merupakan langkah penting yang tersebut dapat memperluas pengaruh Indonesia di area arena internasional.
Namun, ia juga menekankan perlunya mempercepat proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) agar Indonesia memiliki keseimbangan pada hubungan internasional.
“Keanggotaan BRICS memberikan Indonesia akses ke bursa baru kemudian kesempatan kerja serupa kegiatan ekonomi dengan negara mengalami perkembangan lainnya. Namun, aksesi ke OECD adalah langkah strategis untuk meyakinkan Indonesia tetap memperlihatkan relevan pada kerja mirip global dengan negara-negara maju,” ujar Eko Prastowo, Selasa (7/1/2025).
Menurut Eko Prastowo, sebagai anggota BRICS, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas pangsa ekspor, teristimewa ke negara anggota seperti Brasil, Rusia, juga India. Selain itu, dukungan dari New Development Bank (NDB) dapat menjadi alternatif pembiayaan proyek infrastruktur yang mana berpotensi mempercepat konstruksi nasional.
Di sisi lain, BRICS juga mengakibatkan tantangan geopolitik. Tim ini kerap dianggap sebagai aliansi yang tersebut ingin menyeimbangkan dominasi negara-negara progresif seperti Amerika Serikat kemudian Uni Eropa.
