Fibingunp – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan pemberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Angka (PPN) 12 persen cuma untuk kelompok barang mewah. Politikus Partai Golkar Prof Henry Indraguna menyambut baik tindakan tersebut.
Keputusan yang disebutkan menjadi wujud nyata komitmen pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di menjaga daya beli masyarakat, menguatkan ketahanan industri, lalu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Keputusan ini mencerminkan kepekaan terhadap kondisi sektor ekonomi publik luas, khususnya kelompok menengah juga bawah yang dimaksud sangat bergantung pada stabilitas nilai barang juga jasa keperluan pokok,” ujar Henry, Rabu (8/1/2025).
Dia menyambut positif tindakan pemerintah memberikan masa transisi pada pengenaan tarif PPN 12 persen bagi barang mewah yang tersebut diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.
“Masa transisi ini sebaiknya digunakan pemerintah kemudian kementerian terkait. Selain untuk mempersiapkan penerapan PPN 12 persen, juga untuk melakukan sosialisasi terkait kenaikan pajak. Karena masih berbagai pernyataan-pernyataan yang dimaksud muncul sebagai akibat tak pahamnya penerapan pajak,” ungkapnya.
Henry menuturkan kementerian terkait harus bisa jadi menjelaskan dengan bahasa yang mana mudah, jelas serta gamblang dimengerti oleh umum bagaimana penerapan kebijakan ini serta barang apa hanya yang digunakan dikenakan kenaikan PPN.
“Walaupun telah dipastikan hanya sekali barang mewah, tapi bola liarnya oleh pihak-pihak yang dimaksud menggoreng isu ini kan masih mengemuka. Itu harusnya ditanggapi dengan cara baik, dikomunikasikan dan juga diartikulasikan secara jelas,” ucapnya.
Kementerian juga lembaga terkait juga harus memberikan pemahaman mengapa PPN harus bertahap naik juga akan digunakan untuk apa belaka pajak yang mana diambil dari masyarakat.
“Masyarakat telah capek dengan berbagai cerita tentang penyelewengan pajak, korupsi para pejabat. Mereka tahunya pajak yang digunakan merek bayar itu tidak ada memberikan faedah untuk kesejahteraan mereka. Ayo dong pemerintah komunikasikan secara transparan juga akuntabel tentang aliran pajak sehingga warga sanggup memahami kenapa merek harus membayar pajak,” kata Henry.
