Fibingunp – JAKARTA – Ketua DPD Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mana menyatakan pemilihan gubernur sangat mahal dan juga kepala area sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius.
Menurut Ketua DPD ke-6 RI itu, pihaknya termasuk yang digunakan paling intens mengawasi lalu mengkaji proses pemilihan gubernur Serentak 2024. DPD beranggapan Pemilihan Kepala Daerah adalah pesta demokrasi publik lalu eksistensi otonomi area yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala wilayah berkualitas.
“Pernyataan Pak Presiden lalu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang dimaksud semakin bukan efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo di beberapa konferensi kami dengan beliau,” ujar Sultan, Hari Jumat (13/12/2024).
Di sisi lain, pemilihan gubernur dengan segera juga tidak ada menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat pada proses pilkada. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi warga di pilkada serentak kemarin.
“Tingkat partisipasi publik di pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di Pemilihan Kepala Daerah Ibukota bahkan semata-mata 58 persen kemudian masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkapnya.
Artinya, diperlukan penyempurnaan pada sistem urusan politik khususnya sistem pemilihan hingga sistem partai urusan politik pada waktu ini. Karena itu melalui buku “Green Democracy”, DPD menawarkan beberapa opsi yang mana kemungkinan besar bisa jadi memperbaiki sistem pemilihan umum ketika ini secara bertahap, salah satu opsi yang mana paling ekonomis serta efektif adalah melalui DPRD untuk pilkada Gubernur. Sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung.
Tujuannya, kata Senator dengan syarat Bengkulu itu, agar Gubernur mampu menerjemahkan inisiatif pemerintah secara maksimal juga bisa saja dievaluasi kapan belaka dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu, Gubernur juga bisa saja bekerja tanpa hambatan kebijakan pemerintah serta tekanan penduduk lainnya.
Mantan Gubernur Bengkulu itu menuturkan pihaknya akan mengevaluasi juga mengkaji sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi kemudian keinginan masyarakat. Karena pada waktu ini sedang reses, DPD akan mendengarkan masukan warga perihal proses pilkada selama ini.
“Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan dan juga harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi urusan politik lalu memberikan pemahaman terhadap publik pada meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” ujar Sultan.
“Intinya, kita punya beberapa opsi untuk menyederhanakan serta menyebabkan demokrasi kita makin efisien, makin efektif sekaligus meningkatkan kualitas agar demokrasi makin matang,” tambahnya.
