Fibingunp – JAKARTA – Kelanjutan pembangunan Ibu Perkotaan Nusantara ( IKN ) kembali diperdebatkan di area sedang efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang mana dijalankan oleh pemerintah. Terbaru Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, ketika ini belum ada realisasi anggaran untuk pengerjaan IKN .
Dody mengatakan, banyak anggaran Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara dan juga Anggaran Pendapatan lalu Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya saja tersisa Rp29,57 triliun.
“Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya bukan ada,” ujar Dody pada waktu ditemui pada Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga ketika ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres perkembangan infrastruktur dasar yang tersebut dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang digunakan tersedia.
Pembangunan IKN Jadi Beban APBN?
Apa yang tersebut diadakan Presiden sejalan dengan Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizki yang sebelumnya menyatakan harus mengevaluasi belanja negara yang diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dinilai penting untuk memverifikasi keberlanjutan fiskal dalam sedang tekanan utang jatuh tempo yang terus meningkat.
“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review serta ini pada akhirnya pelan-pelan ya ia harus melegakan diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, khususnya akibat lonjakan utang jatuh tempo yang tersebut diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027.
Selain itu, proyek besar seperti Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN) juga kegiatan bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak lalu efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga telah terjadi menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan padahal bukan mengucapkan IKN kan sudah ada tiada lagi jadi besar. Ya kemudian beliau mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian beliau mulai menyadari ruang fiskal yang menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.
Update Pembangunan IKN
Sementara itu sebelumnya dilaporkan penyelenggaraan IKN hingga akhir tahun 2024 mencapai 87,9%. Total anggaran yang digunakan sudah ada digelontorkan hingga akhir 2024 mencapai Rp40,29 triliun.
Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,29 triliun meliputi beberapa orang sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga sebesar Rp18,32 triliun, cipta karya dengan Rp12,09 triliun, lalu perumahan sebesar Rp8,43 triliun.
