Airlangga Temui Anwar Ibrahim Merespons Kebijakan Trump

Fibingunp – JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto memilih untuk segera komunikasi juga mendatangi Negara Malaysia yang tersebut ketika ini bertindak selaku Keketuaan ASEAN 2025 di merespons kebijakan Tarif Resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump . Airlangga bergerak cepat mendirikan komunikasi dengan negara-negara ASEAN yang digunakan sama-sama terkena tarif resiprokal sebagaimana disampaikan Trump pada 2 April 2025.
Hari pertama kunjungan ke Kuala Lumpur pada Kamis (3/4/2025), Airlangga mengadakan rapat dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaya I, di tempat kediaman resmi DPM I mengkaji perkembangan terbaru kebijakan tarif resiprokal AS. Pada hari kedua, hari terakhir pekan (4/4/2025), Airlangga diterima secara langsung oleh PM Malaya Datuk Seri Anwar Ibrahim pada kantornya di dalam Putrajaya.
Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa pertemuan yang disebutkan untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerja serupa perekonomian Malaya dengan Indonesia. “Prioritas juga diberikan untuk meningkatkan kekuatan lalu memperbarui sinergi ekonomi, yang dimaksud mencerminkan komitmen kerja mirip yang digunakan kuat antara Indonesia dan juga Malaya ke tingkat yang digunakan tambahan baik di area masa mendatang,” tuturnya.
“Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, khususnya di menguatkan lebih banyak banyak lagi kegiatan kegiatan ekonomi lalu perdagangan, yang mana melibatkan para Pengusaha Indonesia serta Negara Malaysia dalam berbagai sektor terkait,” sambung PM Anwar Ibrahim.
Sementara itu, Airlangga menyatakan bahwa Malaya selaku Keketuaan ASEAN 2025 menjadi sangat penting untuk menggerakkan penguatan kerja sejenis seluruh negara ASEAN di menghadapi berbagai tantangan global. “Termasuk respons menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS,” kata Airlangga.
Sejalan dengan Airlangga, PM Anwar juga menyatakan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Malaya membutuhkan kerja identik dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Malaya sebagai tujuan investasi, pariwisata, kemudian perdagangan di tempat kawasan. Pada konferensi itu, PM Anwar Ibrahim didampingi oleh Menteri Investasi, Perdagangan serta Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Azis.
Setelah pertemuan dengan PM Anwar, Airlangga secara langsung menindaklanjuti untuk konferensi khusus dengan MITI Tengku Zafrul. Pada rapat tersebut, Tengku Zafrul menyatakan bahwa pertemuan dengan Airlangga juga mengkaji strategi untuk penguatan dunia usaha regional ASEAN. “Dalam lingkungan global yang dimaksud penuh ketidakpastian, Persatuan ASEAN tidak lagi pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Mari kita perkuat dunia usaha regional untuk kesejahteraan bersama”.
Pada kesempatan itu, Airlangga menegaskan bahwa tempat ASEAN dalam Indo Pasifik sangat penting. “Bisa menjadi satu kekuatan yang tersebut sangat besar, untuk memacu penguatan perekonomian regional di dalam Kawasan ASEAN lalu di tempat tingkat global,” ungkapnya.
MITI Tengku Zafrul lalu Menko Airlangga setuju pada pada waktu dunia usaha global sedang bergejolak, maka pendapat ASEAN perlu lebih lanjut lantang. Diketahui, Indonesia juga Negara Malaysia akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan serta Penanaman Modal (Trade and Investment Framework Agreement/ TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik serta mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS.
“Perlu dilaksanakan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, sebab dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif merancang komunikasi serta engagement dengan eksekutif AS,” kata Airlangga.
Keduanya mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump mengakibatkan tantangan yang besar terhadap dinamika perdagangan global. Dengan tetap memperlihatkan menghormati kebijakan tersebut, Indonesia dan juga Negara Malaysia percaya pada hubungan yang tersebut konstruktif dan juga saling menguntungkan.
Mereka berikrar untuk menjaga kepentingan perekonomian dengan tetap memperlihatkan menjaga hubungan perdagangan yang digunakan kuat dengan AS.






