Fibingunp – JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang dimaksud diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri lalu duta menteri yang dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom juga Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang tersebut dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai kebijakan pemerintah besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, dan juga Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih besar terlihat sebagai pura-pura zaken, pada mana unsur politikus masih dominan, juga bahkan mengesampingkan profesional yang digunakan bukan berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep di area mana menteri-menteri yang tersebut diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang digunakan tiada terikat dengan kepentingan partai, serta hanya sekali fokus pada keahlian dan juga pengalaman di tempat sektor yang dia tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional lalu teknokrat yang digunakan berkompeten, terlepas dari afiliasi urusan politik mereka. Idea ini sejalan dengan keinginan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, inovasi iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk meyakinkan bahwa pemerintahan berjalan lebih tinggi efektif, transparan, juga berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas kebijakan pemerintah Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, juga urusan politik dagang sapi istilah populer yang tersebut menggambarkan negosiasi urusan politik yang digunakan transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika mengawasi daftar calon delegasi menteri yang dimaksud dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih banyak diarahkan pada akomodasi urusan politik daripada penekanan pada kompetensi teknis.
