Dukung Pembangunan yang dimaksud Inklusif, Kemenko PMK Gelar Pembinaan Pemberdayaan Perempuan

Fibingunp – JAKARTA – Kemenko PMK dengan TNP2K mengadakan pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan pada perkembangan desa. Latihan yang dimaksud merupakan bagian dari Rencana Menguatkan Pemerintahan lalu Pembangunan Desa (P3PD).

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan serta Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan, kegiatan yang tersebut dilakukan di dalam Ibukota Indonesia pada 13–15 November 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada desa.

Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 di tempat delapan kabupaten, dalam antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, lalu Minahasa Utara.

Lokasi-lokasi yang disebutkan dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi pada P3PD, penerima kegiatan pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Angka Desa Membangun (IDM), juga isu pemberdayaan perempuan.

“Kami akan mengakumulasi informasi terkait kebijakan atau kegiatan pemberdayaan perempuan, tantangan, juga strategi implementasinya, peran pemerintah tempat kemudian desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk menggalang pemberdayaan perempuan dalam tingkat desa,” ujar Monalisa, Hari Sabtu (16/11/2024).

Monalisa menambahkan, data yang tersebut dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau acara yang digunakan lebih lanjut tajam kemudian relevan di tempat tingkat desa.

“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD di dalam Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 dalam Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang melibatkan Kemenko PMK serta Kementerian PPN/Bappenas,” ungkapnya.

Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan kemudian Manajemen Pascabencana Merry Efriana, dan juga perwakilan dari Kementerian Desa serta Pembangunan Daerah Tertinggal, lalu Kementerian Dalam Negeri.

Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian lalu lembaga ini dapat meningkatkan kekuatan upaya pemberdayaan perempuan dalam desa-desa seluruh Indonesia, menyokong konstruksi yang dimaksud inklusif dan juga berkeadilan gender.