Fibingunp – JAKARTA – Menjelang putaran final negosiasi yang tersebut dijadwalkan pada perjanjian internasional guna mengakhiri polusi plastik , World Plastics Council (WPC) serta anggota Global Plastics Alliance (GPA) menghadirkan menyepakati perjanjian ambisius dan juga dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pengelolaan sampah kemudian daur ulang.
Pada pertemuan kelima Komite Negosiasi Antarpemerintah (Intergovernmental Negotiating Committee/INC5) yang akan dimulai pada Senin, (25/11) di area Busan, Korea Selatan, para negosiator dari pemerintah nasional diharapkan mencapai kesepakatan terkait beberapa orang topik penting, termasuk model yang mana akan digunakan instrumen hukum internasional yang mengikat (Internationally Legally Binding Instrument/ILBI) untuk membantu negara-negara mengatasi sampah plastik.
Dalam konteks ini, WPC dan juga GPA menyerukan agar para negosiator mencapai kesepakatan yang tersebut menghormati keperluan setiap negara sekaligus menetapkan kerangka kerja dengan untuk mengakhiri polusi plastik pada tahun 2040. Ketua WPC Benny Mermans menyatakan setiap negara menghadapi tantangan yang dimaksud sangat berbeda dan juga membutuhkan solusi yang digunakan berbeda pula.
“Pendekatan global yang dimaksud seragam terhadap kebijakan lalu regulasi tiada akan berhasil. Oleh akibat itu, perjanjian ini harus memberikan fleksibilitas bagi setiap negara kemudian wilayah untuk mencapai tujuan perjanjian dengan cara yang paling sesuai untuk mereka,” kata Benny.
Kesepakatan akhir harus mencapai keseimbangan yang digunakan tepat antara kewajiban global dan juga langkah-langkah nasional. Perjanjian ini mewajibkan negara-negara untuk mengembangkan rencana aksi nasional sehingga merek dapat menerapkan solusi yang mana disesuaikan dengan kondisi dia secara efektif.
Misalnya, target zat daur ulang wajib untuk sektor-sektor yang dimaksud menggunakan plastik dalam tingkat nasional akan meningkatkan nilai sampah plastik sebagai komponen baku sirkular dengan meningkatkan permintaan untuk substansi mentah plastik sirkular. Rencana yang disebutkan harus miliki elemen-elemen umum dan juga persyaratan pelaporan yang dimaksud menjamin akuntabilitas negara pada melacak kemajuan juga menciptakan sinyal permintaan untuk menyokong penanaman modal di pengumpulan, pemilahan, dan juga daur ulang.
Wakil Ketua Umum INAPLAS Indonesia dalam Global Plastics Alliance Edi Rivai mengungkapkan bertransisi ke sistem plastik sirkular, di dalam mana semua aplikasi mobile plastik digunakan kembali, didaur ulang, kemudian dikelola secara bertanggung jawab alih-alih dibuang, merupakan kunci untuk mengatasi hambatan sampah plastik.
“Transisi menuju dunia usaha sirkular akan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatkan efisiensi sumber daya, memacu perkembangan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja, khususnya di area negara- negara dengan infrastruktur pengelolaan sampah lalu daur ulang yang tersebut kurang berkembang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edi mengungkapkan pada memulai pembangunan sirkularitas pada seluruh siklus hidup plastik mulai dari desain, daur ulang hingga pengelolaan akhir masa pakai yang dimaksud bertanggung jawab juga mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang mana sesuai dengan keperluan harus menjadi landasan utama perjanjian ini.
