Jakarta — Guru Besar Area Pengetahuan Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti mengatakan, kampus pada waktu ini disibukkan dengan kurikulum Rencana Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan itu menghasilkan semua inisiatif studi memangkas 20 satuan kredit semester atau SKS (jam kuliah) untuk MBKM.
“Padahal, jam kuliah itu dapat dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut baik masalah demokrasi. Hal itu juga penting untuk pemahaman prinsip negara demokrasi,” kata Susi di Indonesi Integrity Pertemuan 2024 yang tersebut diadakan Transparency International Negara Indonesia di Jakarta, Kamis 10 Oktober 2024.
Dia menjelaskan, peserta didik merupakan kaum intelektual yang dimaksud bisa jadi diandalkan di meningkatkan kualitas demokrasi. Mahasiswa mendapatkan institusi belajar dalam bangku kuliah dengan tujuan memunculkan pemikiran serta sikap kritis terhadap suatu masalah.
Menurut Susi, penyelenggaraan demokrasi memerlukan warga yang mana kompeten lalu terdidik. Kaum intelektual merupakan kalangan yang dimaksud mampu diandalkan. Kaum intelektual itu ada biasanya berada pada kampus-kampus. Dalam membentuk kaum intelektual itu, bisa saja juga melalui sekolah aktivis. Kaum intelektual dapat turun ke rakyat untuk memberikan pengajaran. Namun, lembaga pendidikan kaum intelektual itu dihambat dengan adanya inisiatif MBKM.
Pada kesempatan sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, komunitas Indonesia terlalu menerima juga tidaklah kritis terhadap kebijakan pemerintah. Padahal, Burhanuddin mengatakan, banyak peyanan umum serta kebijakan pemerintah yang kurang tepat.
Pandangan itu mengamati hasil survei World Happiness Report 2024 yang mana menempatkan Negara Indonesia sebagai urutan kedua negara paling Bahagia pada dunia. “Masyarakat terlalu menerima. Terlalu pasrah, gagal mengaitkan apa yang mana dia alami dengan pelayanan publik,” ujar Burhanuddin.
Dia menilai, pandangan itu tidak ada sanggup dilepaskan dari tingkat institusi belajar masyarakat. Informasi terbaru menunjukkan sejumlah 57 persen komunitas cuma lulus sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), bahkan bukan bersekolah. Dengan tingkat institusi belajar itu, menurut Burhanuddin, pandangan demokrasi masyarakat berbeda dengan pengertian demokrasi warga sipil.
Masyarakat meninjau demokrasi dari sudut pandang ekonomi. Sepanjang menciptakan dunia usaha baik, maka demokrasi dianggap baik. Ukuran dunia usaha itu pun cuma sebatas ada atau tidaknya inflasi. “Buat masyararakat kita kalau pemuaian rendah, dia beranggapan bahagia,” ujar Burhanuddin.
Dalam kesempatan yang digunakan sama, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum lalu Keamanan, Mahfud Md mengatakan, survei kepuasaan rakyat berhadapan dengan demokrasi tidak ada mampu dijadikan ukuran untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Menurut Mahfud, rakyat tidak ada mengerti substansi demokrasi. Mereka hanya sekali mengerti demokrasi prosedural. Hal ini dikarenakan pengaruh dari tingkat pendidikannya.
“Kalau mau memperbaiki demokrasi, tidak ada bisa saja berpedoman pada survei. Jika melalui survei, kalau ada pemimpin baru, pasti warga akan suka lagi. Rakyat tak mengerti substansi demokrasi,” kata Mahfud. Survei tak bisa jadi berubah jadi rujukan akibat selama ini rakyat memandang demokrasi baik-baik saja. Padahal, rakyat tiada tahu bahwa keadaan itu sebetulnya tidak ada baik dari sudut pandang demokrasi. “Karena itu rakyat harus dididik,” kata Mahfud.
Dia lebih besar setuju perbaikan demokrasi dijalankan pada tingkat elite dan juga kamu terdidik. Namun, masalahnya DPR disebut sebagai pihak yang tersebut mengacaukan demokrasi. Mereka juga disebut bukan akan mau memperbaiki demokrasi. “Mereka yang tersebut buat rusak,lalu mana bisa,” kata Mahfud.
APBN 2025 Menampung Inisiatif Unggulan Pemerintahan Baru
Artikel ini disadur dari Program Kampus Merdeka Disebut Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Demokrasi
