Fibingunp – JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan juga Security (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang dimaksud untuk menjalankan inisiatif yang tersebut sudah pernah dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan pada waktu Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan dengan tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir pada rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, juga Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia juga Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Komunitas (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, dan juga Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang mana semakin berat tanpa dukungan anggaran yang dimaksud memadai hal yang disebutkan akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Mulai Pekan (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, pada waktu ini dalam Kemenko Polkam tak ada ruang command center yang terkoneksi dengan kementerian lalu lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam di menjaga stabilitas kebijakan pemerintah juga keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di area pada koordinasi, sinergi, dan juga eksekusi di tempat lapangan.
“Selain itu belum ada jaringan big data yang tersebut mampu menangani pengaduan publik (dumas) yang tersebut jumlahnya dalam Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Sehingga berbagai laporan yang dimaksud tidaklah tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini diadakan menyusul inovasi nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Lingkup Politik dan juga Security (Kemenko Polkam) memohon tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
