Ibukota Indonesia – Hari Parlemen Nusantara diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Peringatan ini merayakan keberadaan lembaga legislatif sebagai salah satu pilar penting pada sistem demokrasi dalam Indonesia.
Parlemen, di hal ini DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), memiliki peran vital pada perumusan kebijakan, pengawasan jalannya pemerintahan, serta mewakili aspirasi rakyat.
Peringatan Hari Parlemen adalah peluang untuk mengingatkan warga akan pentingnya partisipasi di langkah-langkah demokrasi. Kesadaran akan fungsi parlemen lalu pentingnya pernyataan rakyat di pengambilan kebijakan harus terus ditanamkan.
Komunitas diharapkan berpartisipasi mengawasi kinerja anggota DPR dia lalu menyuarakan pendapat juga aspirasi. Dengan menyadari peran dan juga tanggung jawab DPR, warga dapat lebih besar berpartisipasi di memperjuangkan kepentingan mereka. Peringatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran urusan politik serta partisipasi warga di pengerjaan demokrasi yang mana lebih lanjut baik ke Indonesia.
Berikut adalah sejarah yang digunakan diperingati sebagai hari Parlemen Indonesia.
Sejarah hari Parlemen Indonesia
Hari Parlemen Indonesi diperingati setiap 16 Oktober. Hari ini mengacu pada hari lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lalu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam melaksanakan bermacam aktivitas legislatif, di antaranya rapat, pembahasan undang-undang, lalu pemilihan pimpinan.
Terbentuknya lembaga legislatif dalam Tanah Air bermula dari kesadaran Mohammad Hatta (Wakil Presiden pertama) dan juga Sutan Sjahir (Perdana Menteri pertama) akan pentingnya sebuah badan yang dimaksud dapat mewakili aspirasi rakyat, pada pada waktu Nusantara baru merdeka.
Dari pemikiran tersebut, lahirlah Komite Nasional Negara Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945. Dengan pertimbangan urusan politik untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara demokratis yang mana mempunyai kerangka pemerintahan yang mana lengkap, Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada 16 Oktober 1945.
Berdasarkan Maklumat tersebut, Komisi Nasional Negara Indonesia Pusat (KNIP) ditetapkan sebagai lembaga legislatif. Dalam maklumat tersebut, ditetapkan bahwa tugas KNIP berubah dari belaka sebagai pembantu presiden berubah menjadi setara dengan presiden di hal penyusunan Undang-Undang dan juga penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, dianggap sebagai awal berdirinya parlemen dalam Indonesia, yang digunakan menjadi dasar peringatan serius Hari Parlemen Indonesia setiap 16 Oktober. Peringatan Hari Parlemen Indonesia diharapkan dapat berubah menjadi momen refleksi bagi anggota legislatif untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja nya sebagai delegasi rakyat.
Artikel ini disadur dari Sejarah hari Parlemen Indonesia 16 Oktober
