Hamilton – PBB pada Rabu (23/4) menekankan bahwa operasi bantuan kemanusiaan harus mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan juga independensi, dalam sedang laporan bahwa bantuan ke Jalur Wilayah Gaza akan didistribusikan militer tanah Israel atau perusahaan-perusahaan AS.
Ketika ditanya Anadolu mengenai hasil pertarungan kabinet keamanan tanah Israel yang akan memengaruhi upaya distribusi bantuan PBB terkait dengan peran militer negeri Israel dan juga Amerika Serikat dalam Gaza, juru bicara Stephane Dujarric PBB tiada hadir pada penghadapan yang disebutkan lalu tiada dapat memverifikasi klaim itu.
“Saya bukan mampu berbicara mengenai kebenaran laporan tersebut. Yang dapat saya komunikasikan adalah, baik di Wilayah Gaza maupun tempat lain ke dunia, operasi kemanusiaan PBB belaka akan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, lalu independensi,” kata Dujarric pada jumpa pers.
Dujarric menyuarakan perasaan khawatir tentang krisis kemanusiaan yang semakin pada di Gaza, di mana keadaan hidup terus memburuk juga hitungan malnutrisi meningkat dengan cepat.
“Di seluruh Gaza, pasokan makanan menipis secara membahayakan, dan juga malnutrisi memburuk dengan sangat cepat,” katanya, mengutip pemindaian dari organisasi mitra yang digunakan menemukan tambahan dari 80 tindakan hukum malnutrisi akut pada antara 1.300 anak-anak ke Daerah Gaza Utara—angka ini dua kali lipat dari minggu-minggu sebelumnya.
Ia menambahkan akses ke prasarana penyimpanan penting seperti gudang UNICEF di dalam Rafah masih “sangat terbatas” dikarenakan blokade bantuan negeri Israel yang tersebut terus berlanjut dan juga hambatan logistik.
Ia mendesak negara-negara anggota PBB untuk menjamin pasokan bantuan “dapat didistribusikan ke mana pun pendatang membutuhkan, dengan menghormati penuh prinsip-prinsip kemanusiaan yakni kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, lalu independensi.”
“Kami juga mendesak negara-negara anggota yang miliki pengaruh untuk melakukan apa pun yang dimaksud merekan dapat untuk menggalakkan pembebasan para sandera,” ucapnya.
Israel telah terjadi melakukan penutupan perlintasan ke Wilayah Gaza sejak 2 Maret, memblokir masuknya pasokan penting ke wilayah kantong yang disebutkan meskipun terdapat laporan berulang tentang kelaparan pada wilayah yang digunakan hancur akibat peperangan itu.
Israel melanjutkan serangan ke Daerah Gaza pada 18 Maret, mengakhiri kesepakatan gencatan senjata lalu pertukaran tahanan yang digunakan dicapai pada 19 Januari.
Sejak Oktober 2023, negeri Israel telah lama membunuh lebih besar dari 51.300 warga Palestina di dalam Gaza, sebagian besar dari mereka itu adalah perempuan dan juga anak-anak.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas negeri Israel Benjamin Netanyahu kemudian mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, menghadapi kejahatan konflik serta kejahatan terhadap kemanusiaan pada Gaza.
Israel juga berada dalam menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional melawan peperangan yang mana dilancarkan terhadap wilayah kantong tersebut.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Israel-AS mau monopoli distribusi bantuan Gaza, PBB serukan independen
