Fibingunp – JAKARTA – Kamar Dagang kemudian Industri ( Kadin ) Indonesia akan memulai pembangunan sistem pendataan pekerja migran Indonesia (PMI). Sistem ini bertujuan mempermudah pemerintah memantau keberadaan PMI dalam setiap negara penempatan.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan, dengan pendataan juga monitoring lewat perangkat digital, pemerintah akan cepat mengetahui hambatan aktual dan juga memberikan proteksi optimal.
“Selama ada sinyal, keberadaan PMI akan mudah dipantau lewat perangkat digital,” kata Anindya pada siaran pers, dikutipkan Akhir Pekan (16/3).
Anindya menyampaikan, pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar (Kedubes), akan melakukan penanganan segera. Diharapkan, sistem digital ini meningkatkan pemeliharaan PMI. PMI diharapkan memanfaatkan sistem digital yang mana disiapkan pemerintah.
Untuk melindungi PMI non-prosedural, khususnya pada Arab Saudi juga Malaysia, Kadin Indonesia menggalang rencana pemerintah mengakhiri moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi serta melakukan pemutihan. Dalam penyelenggaraan proteksi PMI, Kadin Indonesia akan merancang sistem pendataan PMI.
Sistem ini memudahkan pemerintah, KP2MI, juga Perwakilan RI memonitor status kemudian keberadaan PMI di area negara penempatan. Upaya ini dijalankan melalui diplomasi chamber to chamber, kolaborasi dengan Diaspora Indonesia, agency/syirkah, serta komunitas PMI.
“Nasib mantan PMI juga menjadi perhatian Kadin Indonesia,” imbuh Anindya.
Adapun, Kadin Indonesia akan menyusun acara pemberdayaan dan juga kewirausahaan. Selain berbagi pengalaman, mantan PMI mampu kembali bekerja dalam negara lain dengan pendapatan lebih besar tinggi. Inisiatif ini melibatkan anggota Kadin Indonesia untuk akses pelatihan, permodalan, juga pemasaran.
Terkait optimalisasi remitansi PMI, yang dimaksud rata-rata USD10 miliar per tahun, Kadin mempunyai roadmap untuk menjadikan penempatan PMI sebagai sektor ekspor jasa. Hal ini menyokong target pertumbuhan sektor ekonomi nasional 8 persen.
