INFO NASIONAL – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, serta Teknologi (Kemendikbudristek) telah lama menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan juga Penanganan Kekerasan di dalam Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Regulasi ini bermetamorfosis menjadi landasan penting di menciptakan lingkungan belajar yang digunakan aman, nyaman, serta inklusif bagi semua kontestan didik.
Salah satu aspek krusial dari Permendikbudristek PPKSP adalah pembentukan Tim Pencegahan juga Penanganan Kekerasan (TPPK) pada setiap satuan pendidikan. Sejak peluncuran regulasi ini pada 8 Agustus 2023, tercatat bahwa hingga 10 Oktober 2023, berjumlah 404.956 satuan institusi belajar (93,71 persen) telah dilakukan membentuk TPPK. Selain itu, pemerintah area juga berperan berpartisipasi dengan membentuk Satuan Tindakan (Satgas) PPKSP, di mana 27 satgas provinsi (71,05 persen) dan juga 441 satgas kabupaten/kota (85,79 persen) telah dilakukan terbentuk.
“Pembentukan TPPK lalu Satgas berubah menjadi langkah awal yang mana sangat baik pada upaya pencegahan serta penanganan kekerasan dalam lingkungan pendidikan. Setelah ini, perjuangan pada menjaga dari serta menangani kekerasan bermetamorfosis menjadi tugas berkelanjutan yang mana akan bersama-sama kita tempuh,” dikatakan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, beberapa waktu lalu.
Pembentukan Satgas PPKSP oleh pemerintah area lalu TPPK oleh satuan lembaga pendidikan meyakinkan adanya respons cepat di penanganan insiden kekerasan yang dimaksud kemungkinan besar terjadi. Peran efektif seluruh sistem ekologi lembaga pendidikan pada pencegahan juga penanganan kekerasan sangat penting untuk mewujudkan lingkungan belajar yang mana aman, nyaman, kemudian inklusif.
Sri Lestari, Kepala Sekolah SMPN 1 Bintan, Kepulauan Riau, berbagi praktik baik keterlibatan komunikasi sebaya melalui kampanye lalu aksi nyata PPKSP. “Dampaknya besar, yaitu keterbukaan kemudian keberanian untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kekerasan. Prinsip tutor sebaya pada menginformasikan suatu pembelajaran mampu memberikan kenyamanan dan juga pemahaman yang mana cepat untuk siswa,” ungkapnya.
Namun, pembentukan TPPK kemudian Satgas PPKSP cuma tiada cukup. Perkuatan kapasitas semua pihak yang terlibat berubah menjadi kunci penting pada implementasi satuan sekolah yang dimaksud bebas dari kekerasan. Melalui Rangkaian Merdeka Mengajar (PMM), para pendidik dapat mengakses beragam modul terkait pencegahan kekerasan, di antaranya pada dalamnya pencegahan perundungan, kekerasan seksual, lalu intoleransi, yang tersebut telah dilakukan diakses oleh sekitar 1 jt guru untuk pembelajaran mandiri.
Sejak tahun 2023, Kemendikbudristek juga sudah pernah melibatkan fasilitator nasional serta fasilitator area dari beraneka latar belakang untuk melakukan pelatihan menggunakan modul pencegahan lalu penanganan kekerasan. Pendidikan ini diselenggarakan dengan dengan Dinas Pendidikan dan juga beraneka organisasi atau komunitas yang tersebut berkaitan dengan pengamanan anak.
Pada tahun 2024, Kemendikbudristek juga akan melaksanakan peningkatan kapasitas modul penanganan kekerasan pada lingkungan satuan sekolah untuk Satuan Pekerjaan dan juga perwakilan TPPK dari seluruh wilayah di Indonesia, dengan melibatkan UPT Kemendikbudristek, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan lalu Anak (UPTD PPA), dan juga jaringan masyarakat sipil di dalam bidang proteksi anak lalu kebinekaan sebagai fasilitator.
Kepala Dinas Pendidikan Wilayah Bolaang Mongondow Selatan, Rante Hattani, menyampaikan bahwa kebijakan PPKSP tidaklah hanya saja sekadar membentuk TPPK ataupun Satgas, tetapi juga untuk mencapai pembaharuan paradigma yang nyata ke lingkungan pemerintah wilayah atau sekolah. “Melihat ke belakang sebelum adanya kebijakan PPKSP, iklim keamanan sekolah dalam Rapor Pendidikan area kami memang benar pada kategori waspada. Tapi semangat kami terbayar dengan terlaksananya kebijakan PPKSP juga dukungan tata kelola yang dimaksud baik, sehingga terlihat pembaharuan paradigma yang nyata di lingkungan Pemda atau sekolah. Rapor lembaga pendidikan area kami pun telah lama berubah berubah menjadi warna hijau,” ujar Rante.
Kemendikbudristek telah lama menjalin kerja sebanding implementasi Permendikbudristek PPKSP sama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), Komisi Perlindungan Anak Nusantara (KPAI), Komisi Nasional Hak Asasi Individu (Komnas HAM), dan juga Komisi Nasional Disabilitas (Komnas Disabilitas). Hal ini bertujuan agar kegiatan pencegahan kemudian penanganan kekerasan dapat dilaksanakan secara komprehensif untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif, berkebinekaan, juga aman, demi membantu pembelajaran yang mana optimal.
Berkolaborasi dengan UNICEF, Kemendikbudristek juga menyelenggarakan kegiatan anti perundungan “Roots” yang mana telah lama dilaksanakan sejak 2021. Inisiatif yang dimaksud menyasar guru lalu siswa SMP, SMA, lalu SMK ini memberikan keterampilan untuk mengidentifikasi, mencegah, serta menangani kekerasan dalam lingkungan pendidikan. Hingga 2024, inisiatif ini telah lama menjangkau lebih tinggi dari 33.777 satuan institusi belajar pada 509 kabupaten/kota ke 38 provinsi.
Survei situasi perundungan yang berlangsung melalui media U-Report dari UNICEF pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 42 persen partisipan didik menyatakan acara Roots memberikan pembaharuan positif bagi lingkungan sekolahnya. Selain itu, 32 persen partisipan didik merasa bahwa perundungan sudah pernah berkurang pasca adanya intervensi kegiatan Roots.
Masayu Mutia Maharani Mufti, salah satu siswa yang berubah menjadi Agen Perubahan Roots dari Banten, menceritakan pengalamannya mengamati dampak penerapan inisiatif ini di dalam sekolahnya. “Setelah mengikuti kegiatan Roots, saya sadar untuk menangani kemudian menjaga dari kekerasan di dalam pada sekolah harus direalisasikan dengan dengan teman-teman yang tersebut lain. Dengan saling membantu, hasil yang didapatkan akan lebih besar efektif. Saya juga sadar bahwa murid yang dimaksud melanggar peraturan sekolah atau menjadi pelaku bullying juga layak diberi arahan untuk menjadi lebih banyak baik lagi,” ujarnya.
Menyadari pentingnya lembaga pendidikan yang digunakan aman, Kemendikbudristek juga menyediakan jalur pengaduan yang ringan diakses melalui kemdikbud.lapor.go.id. Kanal ini memungkinkan siswa, pendatang tua, lalu penduduk untuk melaporkan tindakan kekerasan yang tersebut terbentuk di sekolah. Kemendikbudristek juga telah lama menyediakan Portal PPKSP untuk beraneka konten edukasi, termasuk video kemudian poster pencegahan kekerasan, yang dapat digunakan di pembelajaran ke kelas.
Kepala Pusat Perkuatan Karakter (Kapuspeka), Rusprita Putri Utami, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor di implementasi Rencana Pencegahan serta Penanganan Kekerasan pada Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Ia menyampaikan bahwa acara ini tiada dapat berjalan optimal tanpa dukungan seluruh pihak terkait.
“Dalam upaya ini, kami tentunya tiada dapat berpindah sendiri. Kami selalu berpegang pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dimaksud menekankan pentingnya Tri Pusat Pendidikan di membentuk karakter anak-anak kita,” kata Rusprita.(*)
Artikel ini disadur dari Kemendikbudristek Wujudkan Lingkungan Pendidikan yang Aman dan Inklusif
