Jakarta – Eks Menkopolhukam Mahfud Md hakulyakin perkara korupsi, kolusi, dan juga nepotisme (KKN) ketika ini tambahan besar ketimbang zaman Orde Baru ke bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Menurut Mahfud, KKN era Orde Baru terkoordinasi pada tingkat pusat, sedangkan KKN pada waktu ini masif kemudian meluas.
“Saya hakulyakin KKN pada waktu ini jarak jauh lebih besar besar ketimbang Orde Baru. Sebab, jaringan ada dari melawan ke bawah, dari berada dalam ke kanan lalu samping. Besarnya luar biasa,” kata Mahfud di Indonesi Integrity Diskusi 2024 yang digunakan diadakan Trancparency International Tanah Air pada Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.d
Menurut Mahfud, KKN ketika ini berjalan dalam semua lini dengan menggunakan nama demokrasi. Dalam situasi itu, demokrasi diperdagangkan.
“Demokrasi muncul jual beli,” ujar Mahfud.
Pada sisi lain, Mahfud menilai, rute pengerjaan demokrasi semakin buruk pasca reformasi. Masa transisi seharusnya berubah menjadi ruang konsolidasi supaya demokrasi semakin baik.
Mahfud membagi rute transisi itu berubah menjadi tiga periode kepemimpinan. Periode pertama, upaya untuk melakukan reformasi kemudian penguatan institusi seperti melahirkan KPK. Periode kedua, melakukan penataan reformasi. Lalu pada periode ketiga, korupsi telah mulai berkurang. Namun, pada periode ketiga tersebut, korupsi justru semakin marak.
“Tapi di dalam Indonesia periode ketiga itu justru korupsi semakin masif,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, perbaikan demokrasi itu dihambat lantaran DPR bukan mau melakukan perbaikan.
“Ketika memberi konsep perbaikan ditolak sebab merugikan beliau sendiri. Itu patronasi. Itu disebabkan dan juga menyebabkan patronasi,” kata Mahfud.
Adapun Orde Baru berlangsung sejak 1966-1998 di bawah kepemimpinan Soeharto. Kepemimpinan Soeharto diprotes oleh banyak pihak akibat dinilai gagal menyelenggarakan pemerintahan yang dimaksud bersih dari KKN. Karena itu, salah satu tuntutan warga adalah pemberantasan KKN.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatatkan ada 791 persoalan hukum korupsi pada Nusantara sepanjang tahun 2023, jumlah keseluruhan tersangkanya mencapai 1.695 orang.
Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan pada 2022. Pada 2022 persoalan hukum korupsi yang tersebut ditindak pada Nusantara pada adalah 579 kasus. Jumlah ini meningkat 8,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 533 kasus.
Artikel ini disadur dari Mahfud Md Bilang KKN Saat Ini Lebih Besar Ketimbang Era Orde Baru
