Mahfud MD: Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit

Fibingunp – JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, juga Security (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai mengawasi situasi hukum di area Indonesia ketika ini. Negara didikte oleh bandit juga diam saja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD pada Proyek Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang digunakan diunggah di tempat kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti beberapa orang tindakan hukum hukum di tempat Indonesia. Antara lain, perkara korupsi tata niaga komoditas timah yang mana merugikan negara Rp300 triliun, perkara pagar laut, persoalan hukum suap hakim yang digunakan melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, dan juga mobil dinas pejabat negara RI 36 yang Patwalnya dinilai arogan.
“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan terhadap rakyat, yang dimaksud kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan cuma rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Ini adalah negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).
Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, kerap kali bukan ada pihak yang tersebut mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih tiada tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan telah terjadi ada pembagian tugasnya.
“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 sekadar saling bilang tidak ada tahu coba. Nggak ada yang mana berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut kemudian mengelak, ada yang ngaku. Oh tidak saya itu, itu mobil saya tapi saya bukan ada di tempat situ,” katanya.
Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat bukan boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya di area dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya bukan boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang dimaksud duduk di area situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatatkan mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk di tempat situ,” tandas Mahfud MD.
“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.






