Fibingunp – JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, bahwa dunia semakin tak terprediksi, salah satunya dengan terpilihnya lagi Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) . Adapun hal ini menjadi penting mengingat kebijakan Trump pada menghadapi gejolak dunia.
Menurut Perry, kebijakan Trump yang tersebut mengutamakan negaranya harus dicermati, sebab beliau tak percaya pada multilateralisme. Maka demikian, Trump mengincar tarif impor tinggi pada beberapa negara.
“He does not believe on those kind, he only believes in bilateral deal. Oleh dikarenakan itu, makanya yang disasar sekarang adalah negara-negara yang mana punya surplus besar perdagangan dengan Amerika Serikat,” ujar Perry di tempat Seminar KAFEGAMA, Menara BTN, Hari Sabtu (14/12/2014).
Perry menjabarkan negara dengan surplus perdagangan besar itu adalah China, Kanada, Eropa, serta Vietnam yang digunakan menjadi negara Asia Tenggara satu-satunya.
“Itulah negara-negara yang mana punya surplus perdagangan besar dengan Amerika serta karenanya beliau akan mengenakan tarif yang dimaksud tinggi bagi barang-barang yang digunakan diimpor Amerika dari lima negara itu,” jelas Perry.
Bahkan, Perry menyampaikan Trump sekarang sudah ada merencanakan tarif minimal 25% terhadap China per semester II-2025. Kemudian juga sudah ada diinformasikan tarif perdagangan untuk Kanada.
Selain itu, Perry mengatakan, Donald Trump juga telah menyiapkan kebijakan imigrasi yang tersebut sangat ketat untuk semua pekerja. Dalam hal ini oramg asing di area Amerika yang mana tiada punya izin sah akan diusir dengan paksa.
“Kenapa? supaya ekspor Amerika naik, impor Amerika turun sehingga pertumbuhannya bisa saja naik. Dan sebab itu juga untuk tenaga kerja, supaya orang-orang Amerika yang tersebut dipekerjakan bukanlah orang-orang asing, khususnya dari Meksiko,” ungkap Perry.
Oleh oleh sebab itu itu, Perry mengatakan, kebijakan ekspor-impor Trump harus dipelajari agar mampu ditangani. Meskipun surplus perdagangan Indonesia dengan Negeri Paman Sam bukan terlalu besar, Perry mengungkapkan Indonesia harus memahami bagaimana sanggup mendapatkan perjanjian dengan segera dengan AS. Bukan melalui WTO atau CEPA.
