Fibingunp – JAKARTA – Angka tukar rupiah belakangan ini mengalami pelemahan seiring dengan tekanan pada lingkungan ekonomi keuangan. Bank Indonesia ( BI ) mencatatkan data pada Hari Jumat (28/2) rupiah ditutup pada Rp16.596 per dolar AS, yang mana merupakan rekor terburuk sejak tahun 1998.
Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, pelemahan rupiah dikarenakan adanya perasaan khawatir penanam modal melawan konflik dagang. Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump baru-baru ini menegaskan akan mengenakan tarif impor untuk Meksiko kemudian Kanada yang tersebut sebelumnya sempat ditunda.
“Dikhawatirkan kedua negara yang dimaksud akan melakukan retaliasi juga menyulut konflik dagang,” kata Lukman, diambil Hari Sabtu (1/3/2025).
Walau dikonfirmasikan Trump bahwa 25% tarif terhadap Kanada kemudian Meksiko akan sesuai jadwal, namun menurut Lukman segalanya masih terbuka untuk negosiasi. Dengan begitu, tekanan akan mengecil kemudian kegelisahan pemodal akan terjadinya konflik dagang dapat berkurang.
Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso sebelumnya mengungkap bahwa pada akhir hari Kamis (27/2) rupiah ditutup Rp16.445 per dolar Negeri Paman Sam dengan Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik ke 6,88%. Sementara DXY menguat ke level 107,24 serta Yield UST (US Treasury) Note 10 tahun turun ke 4,260%.
Kondisi ini berlanjut hingga pada pagi hari hari terakhir pekan di dalam mana rupiah dibuka pada Rp16.520 per dolar Amerika Serikat dengan Yield SBN 10 tahun naik ke 6,93%. Namun, pada pembukaan penutupan, rupiah kebakaran dan juga ditutup ke Rp16.596 per dolar AS, yang tersebut menjadi rekor terburuk sejak tahun 1998.
Dalam sepekan, rupiah pada bursa spot telah lama terdepresiasi 1,7% lalu mencatat koreksi sebesar 1,75% sepanjang Februari 2025. Hal ini mengakibatkan rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam pada Asia pada bulan Februari 2025.
Terkait perkembangan tersebut, Ramdan menyatakan bahwa Bank Indonesia terus meningkatkan kekuatan koordinasi dengan pemerintah dan juga otoritas terkait dan juga mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menyokong ketahanan eksternal sektor ekonomi Indonesia.
