Fibingunp – JAKARTA – Ketua Komite III DPD Filep Wamafma menyoroti problematika yang digunakan dihadapi kalangan dosen pada Indonesia. Di antaranya terkait tunjangan kinerja (tukin), beban administrasi hingga ketentuan jam kerja dosen.
Filep menekankan tukin dosen ASN merupakan komponen penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga produktivitas dosen. Menurutnya, ketidaksesuaian di regulasi dan juga keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama di realisasi kebijakan ini.
“Pada permasalahan ini, penyusunan Peraturan Presiden (Perpres), harmonisasi regulasi, penguatan anggaran, dan juga revisi kebijakan merupakan solusi konkret yang digunakan harus segera dilakukan. Karena realisasi tunjangan kinerja akan linier dengan upaya menciptakan sistem ekologi institusi belajar tinggi yang dimaksud tambahan sehat, produktif, kemudian berintegritas,” ujar Filep, Selasa (7/1/2025).
Pasalnya, dosen yang tersebut berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi (Kemdikbud Ristek) hingga pada waktu ini belum sepenuhnya menerima tunjangan kinerja. Kondisi ini berbanding terbalik dengan ASN di tempat kementerian lain yang telah lama menerima tunjangan yang dimaksud sesuai dengan peraturan yang tersebut berlaku.
“Dosen berstatus ASN sempat dijanjikan mendapatkan tunjangan kinerja mulai 2025. Namun, realisasi kebijakan ini menghadapi kendala anggaran lantaran Kementerian Keuangan tak mengakui tunjangan kinerja untuk dosen, di dalam antaranya persoalan inovasi nomenklatur. Tunjangan ini hanya saja diakui untuk pegawai kementerian. Sementara itu, Mendiksaintek menyebut, draft Perpres mengenai tunjangan kinerja dosen sedang disiapkan sebagai bagian dari inisiatif 100 hari Kemendiktisaintek,” katanya.
“Di sisi lain, tuntutan pembayaran tukin ini juga mencuat dari ADAKSI pada awal tahun ini. Kritik persoalan ketidakpastian kebijakan ini mendesak pemerintah segera merealisasikan pembayaran tukin yang tertunda sejak 2020,” katanya.
Kondisi ini menyebabkan berbagai dosen ASN bergantung pada penghargaan tambahan dari tugas dinas, seperti seminar atau workshop. Sedangkan, keterlambatan pembayaran tukin juga berdampak pada kesejahteraan dosen dan juga berisiko menurunkan kualitas ekosistem institusi belajar tinggi.
Oleh sebab itu, Senator Papua Barat itu menekankan penerbitan Perpres harus mencakup mekanisme pemberian tukin yang digunakan sesuai dengan karakteristik profesi dosen. Diperlukan juga harmonisasi regulasi antara Kemdikbud Ristek dengan Kementerian Keuangan diperlukan agar anggaran dapat dialokasikan secara efektif. Selain itu, evaluasi terhadap kemampuan anggaran negara juga perlu dijalankan secara transparan.
