Fibingunp – JAKARTA – Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump telah terjadi mengumumkan bahwa ia akan segera menghentikan pendanaan ke Afrika Selatan , usai menuduh pemerintah negara itu “menyita” tanah. Trump menerangkan pada sebuah postingan pada sistem Truth Social, menuding Pretoria melakukan “pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran.”
“Amerika Serikat bukan akan mendukungnya, kami akan bertindak. Saya juga akan memotong semua pendanaan masa depan ke Afrika Selatan sampai penyelidikan penuh menghadapi situasi ini selesai!” katanya.
Bulan lalu, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa mengesahkan RUU kontroversial yang dimaksud memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih properti tanpa kompensasi di kondisi tertentu. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan rasial pada kepemilikan tanah, kesulitan lama pada dunia usaha paling maju pada Afrika sejak Apartheid berakhir pada tahun 1994.
Pemerintah sudah menetapkan target untuk mentransfer 30% lahan pertanian dari petani epidermis putih -yang sebagian besar masih menguasainya- untuk rekan-rekan dermis hitam hingga tahun 2030. otoritas Afrika Selatan menyatakan bahwa selama era Apartheid, ribuan keluarga dermis hitam dipindahkan secara paksa dari tanah dia di tempat bawah Undang-Undang Tanah Pribumi tahun 1913.
Sementara itu, Pretoria menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengambilalihan tak mengizinkan pengambilalihan sewenang-wenang dan juga butuh kesepakatan dengan pemilik properti. Namun para kritikus menyampaikan peringatan bahwa hal itu dapat mengakibatkan situasi yang dimaksud mirip dengan penyitaan tanah Zimbabwe pada tahun 1980-an.
Kelompok oposisi terbesar di tempat Afrika Selatan lalu salah satu partai di pemerintahan koalisi Ramaphosa, “sangat menentang” undang-undang baru, hingga mengancam akan segera menempuh jalur hukum.
Pretoria berada di area bawah tekanan dari mitra Baratnya, khususnya AS, pada beberapa tahun terakhir, sebagian lantaran hubungan dekatnya dengan Rusia. Terlebih Afrika Selatan diketahui merupakan salah pendukung utama BRICS , kelompok negara berprogres yang tersebut digadang-gadang akan menyaingi dominasi AS.
Menurut statistik pemerintah AS, Washington menyisihkan hampir USD440 jt bantuan ke Afrika Selatan pada tahun 2023.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ramaphosa mengungkapkan beliau akan melibatkan Trump tentang kebijakan reformasi tanah kemudian isu-isu kepentingan bilateral, mengacu pada Amerika Serikat sebagai “mitra urusan politik lalu perdagangan strategis utama untuk Afrika Selatan.”
“Afrika Selatan adalah demokrasi konstitusional yang tersebut berakar kuat pada supremasi hukum, keadilan kemudian kesetaraan. pemerintahan Afrika Selatan belum menyita tanah apapun,” katanya.
