Fibingunp – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terhadap Menteri Tenaga juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di konferensi di dalam Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang dimaksud mendiskusikan terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang pemasaran sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.
“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami berhadapan dengan arahan bapak presiden adalah memverifikasi seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua pada tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang mana menjadi permintaan mereka, khususnya menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.
Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih lanjut tepat sasaran kemudian bukan lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jujurlah, ada oknum-oknum yang digunakan main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari penggawa ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, teristimewa akibat skema yang dimaksud ada pada waktu ini telah berlangsung selama lebih besar dari 20 tahun tanpa pembaharuan signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang mana mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan penduduk yang dimaksud berhak.
“Diharapkan publik mendapatkan harga jual dengan yang digunakan semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di area tingkat sampai tingkat penduduk itu, dibeli sampai biaya Rp25.000 per tabung. Tidak hanya sekali itu, ada juga yang dimaksud mengoplos. Ini adalah kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus diadakan agar tak terjadi pemborosan anggaran juga kebocoran di tempat tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah terjadi mengubah sistem distribusi LPG pada tingkat pengecer dengan meninggal status merekan menjadi sub pangkalan yang tersebut lebih tinggi mudah diawasi.
