Fibingunp – JAKARTA – Nama Tony Blair kembali mencuat di dalam Indonesia, setelahnya Mantan Utama Menteri (PM) Inggris itu menjadi salah satu Dewan Pengawas Badan Pengelola Penyertaan Modal Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ). Hal itu diungkapkan direktur utama BPI Danantara, Rosan Roeslani.
Siapakah Tony Blair? Ia merupakan Mantan Utama Menteri Inggris yang digunakan paling lama menjabat, yakni periode 1997-2007. Dikutip dari situs resmi pemerintah UK, satu dekade menjabat, Blair telah lama mengawasi proses perdamaian Irlandia Utara, reformasi publik, kemudian menanggapi serangan teroris 9/11 lalu 7/7.
Anthony Blair lahir pada tanggal 6 Mei 1953 dalam Edinburgh. Setelah menempuh institusi belajar pada Universitas Oxford, Ia menjadi pengacara serta pada tahun 1983 terpilih sebagai anggota parlemen Partai Buruh untuk Sedgefield.
Blair segera dikenal sebagai anggota kelompok ‘modernis’ partai yang tersebut sadar diri (yang juga mencakup Gordon Brown lalu Peter Mandelson), yang dimaksud mencoba menyebabkan Partai Buruh tambahan dapat diterima oleh para pemilih dengan menolak hubungannya dengan serikat pekerja, pelucutan senjata nuklir sepihak, kepemilikan publik, dan juga pajak yang tinggi.
Lalu menyusul kematian mendadak pemimpin ketika itu John Smith pada tahun 1994, Blair menjadi pemimpin Partai Buruh setelahnya Gordon Brown mengundurkan diri untuk menghindari perpecahan pendapat pro-modernisasi di pemungutan kata-kata kepemimpinan.
Blair dengan cepat memperoleh otoritas yang mana tidak ada perlu diragukan lagi sebagai pemimpin, yang mana selanjutnya ditegaskan oleh kemenangan telak Partai Buruh pada pemilihan umum tahun 1997.
Pada usia 43 tahun, ia adalah perdana menteri termuda sejak Lord Liverpool pada tahun 1812. Ia berjuang untuk memasarkan citra Inggris yang tersebut muda juga modern yang mana dilambangkan oleh BritPop, BritArt, serta Millennium Dome.
Beberapa kebijakan dikenal radikal, khususnya terkait reformasi konstitusi yang memberikan ukuran pemerintahan sendiri ke Wales lalu Skotlandia. Namun janji untuk mereformasi layanan masyarakat ternyata kurang mudah dilaksanakan, Blair terpilih kembali pada tahun 2001.
Di masa jabatannya yang tersebut kedua ini ia lebih banyak bermasalah lalu diwarnai keretakan hubungannya Kanselir Gordon Brown. Pada tahun 2002-2003 Blair mempertaruhkan otoritas pribadinya dengan mengupayakan “perang melawan teror” pemerintah AS, meskipun ada keresahan serius dalam partainya sendiri kemudian di dalam antara rakyat luas.
