Fibingunp – JAKARTA – otoritas siap menangani peluang kebakaran hutan serta lahan (karhutla) dalam 2025. Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Rapat Sinkronisasi Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19 dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta, Awal Minggu (23/12/2024).
Rapat yang dimaksud dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini mengeksplorasi langkah strategis penanganan kebakaran hutan juga lahan (Karhutla) di tempat wilayah ASEAN, juga langkah lanjut komitmen negara-negara anggota AATHP. Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa COP-19 menghasilkan kembali beberapa orang komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerja identik lintas batas di pengendalian asap.
“Beberapa komitmen sudah disampaikan para menteri untuk meningkatkan akselerasi dari AATHP. Salah satu langkah penting adalah perkembangan juga pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang digunakan akan berpusat dalam Jakarta,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, keberadaan pusat koordinasi ini akan menguatkan kerja sebanding regional pada pengendalian karhutla. “Dukungan semua pihak juga koordinasi KLH dengan lintas Kementerian juga juga otoritas Daerah sangat penting juga terus ditingkatkan khususnya kesiapan kita menangani karhutla pada 2025,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, KLH bersatu Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 sudah pernah menyusun rencana aksi penanganan karhutla. Setelah rapat ini, lanjut Hanif konsultasi dengan Menko Polhukam akan dilaksanakan minggu depan, dihadiri oleh rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.
BMKG memprediksi kondisi 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem, namun kewaspadaan tetap saja ditingkatkan, teristimewa di tempat kawasan hidrologi gambut. “Operasi modifikasi cuaca tetap saja menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa tangguh bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen di penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Pihaknya telah menyiapkan langkah hukum untuk menindak tegas upaya pengaktifan lahan dengan api, baik oleh rakyat maupun perusahaan.
“Dengan persiapan yang mana matang, kami pastikan terhadap warga Indonesia bahwa pemerintah siap menangani prospek Karhutla pada 2025, sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang digunakan membahayakan kemampuan fisik masyarakat,” pungkasnya.
