KBPP Polri Dukung Nanny Hadi Tjahjanto Jadi Ketua Umum Kowani Periode 2024-2029

Fibingunp – JAKARTA – Keluarga Besar Putra Putr i (KBPP) Polri menyatakan dukungannya untuk Nanny Hadi Tjahjanto, isteri Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, menjadi Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) periode 2024-2029.
Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty, menyatakan dukungan yang dimaksud pasca bertemu lalu melakukan berbagai diskusi dengan Nanny Hadi Tjahjanto di area Jakarta, Awal Minggu (14/10/2024).
Evita meyakini Nanny Hadi Tjahjanto mampu memperjuangkan peningkatan kualitas hidup perempuan lalu proteksi hak perempuan. Apalagi dukungan itu memungkinkan dikarenakan Nanny Hadi Tjahjanto juga adalah keluarga Polri, sebagai anak Brimob.
“Dalam AD/ART maupun Tri Setia KBPP Polri mengamanatkan KBPP Polri akan memberikan dukungan terhadap keluarga Polri yang digunakan sedang berkontestasi pada pemilihan pada setiap jenjang atau bidang tertentu. Jadi KBPP Polri menyokong beliau untuk menjadi ketua umum Kowani, juga itu amanat AD/ART lalu Tri Setia,” ucap Evita.
Menurut Evita, terhadap isteri mantan Panglima TNI itu, KBPP Polri telah menyampaikan berbagai masukan atau pemikiran yang dimaksud mampu kelak diperjuangkan sebagai ketua umum Kowani. Salah satunya adalah bagaimana Kowani mampu mengarus-utamakan kegiatan pemberdayaan kegiatan ekonomi perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan pengamanan hak perempuan hingga penguatan kelembagaan pada mengurusi isu perempuan.
“Sebagai Ibu Bangsa, Kowani bisa saja mengamanatkan kewajiban utama Wanita Indonesia menjadi ‘Ibu Pemberdayaan Kondisi Keuangan Bangsa dijadikan common media Kowani yaitu mendekatkan perempuan ke pada penyelenggaraan ekonomi, yang dimulai dari keluarga. Hal ini sejalan juga dengan harapan pemerintahan baru untuk perkembangan perekonomian 8 persen,”kata Evita.
Evita Nursanty mengakui ada berbagai perkembangan yang digunakan cukup baik belakangan ini terkait isu-isu perempuan kemudian anak. Tapi harus disadari tantangan juga makin berat. Misalnya, dari sisi kualitas hidup perempuan, kita lihat fakta di area lapangan nomor kematian ibu melahirkan masih tinggi dimana tahun 2023, Angka Kematian Ibu di dalam Indonesia meningkat menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup dari 205 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2022). Lalu lama sekolah masih rendah, terbatasnya keterampilan kemudian upah kerja yang minim, perempuan di tempat legislatif masih belum mencapai kuota 30%.
Terkait pengamanan hak perempuan ditemukan tindakan hukum kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, aksi pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk dieksploitasi seksual komersial lalu kerja paksa masih tinggi, serta pada sisi lain pengamanan serta pemenuhan hak-hak terhadap pekerja perempuan pada sektor informal termasuk pekerja migran masih lemah.






