Fibingunp – JAKARTA – otoritas Indonesia merancang Sistem Berita Geospasial yang dimaksud kuat, akurat, dan juga akuntabel untuk membantu target-target perkembangan termasuk Net Zero Emission pada 2060 atau lebih lanjut cepat.
Plt Dirjen Planologi Kehutanan juga Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup kemudian Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana menyatakan Indonesia mendirikan sistem informasi geospasial dengan mengacu terhadap Kerangka Kerja PBB UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang tersebut kuat sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan.
“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya pada waktu memberi pidato kunci pada pertemuan diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission di dalam Paviliun Indonesia pada Pertemuan Perubahan Iklim COP29 UNFCCC di tempat Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.
Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang mana kuat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan dan juga pengaplikasian lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink pada tahun 2030.
“Kita perlu memulai pembangunan sistem monitoring lalu reporting yang dimaksud kuat untuk FOLU Net Sink dengan mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, kemudian data deforestasi juga degradasi lahan,” katanya.
Terkait hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup kemudian Kehutanan telah dilakukan merancang SIGAP (Sistem Data Geospasial) KLHK, yang tersebut merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.
SIGAP mengatur 102 informasi geospasial tematik yang tersebut diperoleh dari berbagai sumber, serta dilengkapi perangkat keamanan lalu kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang tersebut aksesnya terbuka untuk masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Berita Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi yang dimaksud mengungkapkan pemerintah Indonesia berikrar untuk menyediakan data informasi geospasial untuk memperkuat perencanaan serta pembangunan, termasuk pada aksi iklim.
