Ibukota – Menjadi menteri pada Indonesi adalah pencapaian lebih tinggi di karier profesional maupun kebijakan pemerintah akibat memegang jabatan umum yang tersebut signifikan dalam pemerintahan.
Menteri bertanggung jawab besar pada menjalankan fungsi kemudian tugas pemerintahan, dan juga membantu presiden pada mewujudkan visi juga misi perkembangan nasional.
Di Indonesia, menteri membantu juga bertanggung jawab segera terhadap kepala pemerintahan, yakni presiden di melaksanakan kemudian menjalankan tugasnya.
Hal itu dijelaskan di Peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang mengkaji terkait Kementerian Negara, pada pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa menteri negara yang digunakan selanjutnya disebut menteri adalah pembantu presiden yang mana mengawasi kementerian.
Secara umum, kementerian bertugas untuk menjalankan urusan pemerintahan tertentu demi menyokong presiden agar dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Setiap kementerian mempunyai kedudukan ke Ibu Perkotaan Negara Indonesia, ke mana setiap-tiap menteri menangani sikap dan juga urusan tertentu di sektor pemerintahan. Pelaksanaan tugas yang mana diberikan diwujudkan dalam bawah pengawasan juga sesuai pada bidang masing – masing yang digunakan ditangani.
Dalam pemilihannya untuk berubah menjadi menteri ke Indonesia, tentu miliki persyaratan dan juga larangan tertentu yang digunakan harus dipenuhi, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.
Berikut adalah persyaratan serta larangan berubah jadi menteri di Indonesia:
Persyaratan berubah menjadi menteri
Dalam pasal 22 ayat (1) lalu (2) menyebutkan bahwa menteri diangkat oleh presiden, dan juga untuk dapat diangkat berubah jadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
1. Warga negara Indonesia.
2. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia terhadap pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta cita-cita proklamasi kemerdekaan.
4. Baik jasmani lalu rohani.
5. Memiliki integritas serta kepribadian yang mana baik.
6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mana sudah pernah memperoleh kekuatan hukum kekal dikarenakan melakukan langkah pidana yang mana diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Larangan berubah jadi menteri
Pada pasal 23 menjelaskan beraneka macam larangan yang tersebut berisikan tentang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
1. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta.
3. Pimpinan organisasi yang digunakan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Belanja Daerah.
Artikel ini disadur dari Syarat dan larangan untuk menjadi menteri di Indonesia
