Fibingunp – JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pagar laut pada pesisir laut Tangerang, Banten yang digunakan terindikasi akan segera menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu. Dia meminta-minta pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang dimaksud menghebohkan masyarakat tersebut.
“Ada indikasi reklamasi pada pemagaran pembangunan pagar laut di tempat Tangerang. Tak hanya saja ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar rakyat bisa jadi meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan pada waktu Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan kemudian Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu jikalau berhasil pada reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektare. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran biaya minimal Rp10 jt per meter, maka kemungkinan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini tentu sangat besar lantaran menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus dilaksanakan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat pada wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan kemudian Perikanan (KKP) memiliki kemampuan menjaga laut Indonesia apabila di area depan mata semata kita kecolongan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Daniel, belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang. “Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat tak ada semangat kemudian upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau tak ada tindakan hukum?” kata legislator selama Dapil Kalimantan Barat ini.
Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan pada KPP sangat kecil lalu ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang digunakan tak bisa jadi diadakan secara cepat. “Biaya pembongkaran pagar laut ini tiada murah. Darimana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar hanya sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang lain,” katanya.
Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini sudah pernah melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, kemudian otoritas Provinsi Banten juga melibatkan 1.210 nelayan yang tersebut terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang mana pada masa kini sudah dibongkar.
