Fibingunp – JAKARTA – Rencana pemerintah untuk terus memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas bumi makin meluas dinilai akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Membesarnya pemakaian gas akan memangkas impor energi yang selama ini selalu membebani APBN.
Pakar Kebijakan Energi, Iwa Garniwa, menyatakan gas bumi merupakan jawaban berhadapan dengan persoalan impor migas yang dimaksud pada waktu ini masih terjadi. Ketersediaan dan juga kemungkinan cadangan energi fosil paling bersih ini di dalam Indonesia sangat besar sehingga akan mubazir jikalau tiada dioptimalkan penggunaannya.
“Pemerintah termasuk peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur juga jaringan gas bumi). Ditambah lagi apabila blok-blok migas seperti Masela sanggup segera diselesaikan. Ketika blok Masela sudah ada berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang digunakan tinggi bisa jadi disalurkan untuk penuhi permintaan industri,” ujar dia, Kamis (17/10/2024).
Selain industri, konstruksi jaringan gas untuk Rumah Tangga juga akan menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang tersebut selama ini berbagai mengabiskan uang subsidi.
“Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk mengempiskan impor LPG yang dimaksud sejauh ini masih mendominasi permintaan unsur bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah di menimbulkan kebijakan yang mana pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan. Sehingga kita tidak ada over supply gas.
“Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatkan gas alam untuk gas kota. Jadi dua kegiatan itu yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Probowo-Gibran,” jelasnya.
Di sisi lain, Iwa menjelaskan, ketika infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi keinginan lainnya yaitu transportasi. ”Nah jalan mengundurkan diri dari kedua adalah mengonversi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu BPH (Barel per Hari) ke gas maka akan saling menutupi. Jadi kegiatan pemerintahan ke depan yang dimaksud paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang dimaksud berhasil misalnya Korea Selatan,” Iwa memaparkan.
Sebab impor LPG juga impor BBM yang kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar pada upaya mendirikan kemandirian juga ketahanan energi nasional. Sedangkan pada ketika yang tersebut sejenis terdapat gas bumi di area di negeri yang mana bisa jadi dioptimalkan.
”Jadi kita lihat dulu persoalan energi kita. Kalau BBM kita impornya masih tinggi sampai 1 jt BPH, sedangkan produksi sendiri hanya saja 600 ribu BPH. Padahal permintaan BBM kita 1,6 jt BPH,” tegasnya.
