Fibingunp – JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro kena reshuffle kabinet. Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains lalu Teknologi (Mendikti Saintek) dijabat oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto yang dilantik hari ini di dalam Istana Negara, Jakarta.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Brian Yuliarto sudah ada tepat.
“Terkait pemberhentian Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden sudah melakukan langkah yang dimaksud tepat kemudian cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo,” kata Syahganda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu lebih banyak sejumlah lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya untuk publik, sehingga diperlukan jajaran menteri di tempat Kabinet Merah Putih yang mampu menjabarkan apa yang mana diinginkan oleh Prabowo. Dia meninjau konsolidasi pemerintah di melaksanakan pembangunan berorientasi rakyat ketika ini berlangsung intensif.
“Prabowo menghadapi kesulitan pada menjelaskan ide-ide besarnya terhadap kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, beliau membutuhkan menteri yang digunakan kompatibel pada arus yang digunakan deras,” kata Syahganda yang mana juga lulusan ITB ini.
Syahganda berpendapat, kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan menerjemahkan refocusing anggaran negara yang dimaksud dipimpin Prabowo. “Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden untuk DPR serta masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Satryo sudah pernah melakukan kesalahan dengan menyatakan dampak buruk efisiensi anggaran ketika rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa dipotong, lalu dampak buruk terhadap tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Dia melanjutkan, kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang mana melakukan demo besar-besaran mengomentari pemerintah. Padahal, hal yang dimaksud bisa jadi dihindari.
Selanjutnya, Syahganda meminta-minta agar semua jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo dan juga merancang komunikasi yang dimaksud baik dengan masyarakat. Persoalan komunikasi kebijakan pemerintah pemerintah, menurut Syahganda, menjadi ancaman terbesar ke depan.
“Berbagai cita-cita Prabowo yang tersebut pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.
